Jika Papua Itu Kita

Sham, Sekjen Pembebasan memberikan orasinya mewakili PPRI untuk bersolidaris menolak ekspedisi NKRI. Photo: Koalisi Masyarakat sipil.

KORANMIGRAN - Indonesia adalah negara yang kaya, selain kaya akan sumber daya alamnya juga kaya akan budaya. Bermacam-macam kultur budaya, suku bangsa menyatu di dalamnya menjadi satu yaitu Indonesia.

Di Indonesia paling timur terdapat satu suku bangsa yang terkenal dengan ras kulit hitam, sering juga orang menyebut mereka mutiara hitam dari timur, itulah Papua. Satu pulau yang terdiri dari dua Provinsi yaitu Papua Barat dan Papua, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.

Siapa sangkah, dari daratan maupun lautan Papua memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat kaya, hingga membuat siapa pun pengusaha baik dari luar maupun dalam negeri tergiur oleh kekayaannya.

PT. Freeport Indonesia adalah perusahan tambang emas asal Amerika yang telah puluhan tahun mengeruk keuntungan dari tanah Papua, entah sudah berapa besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan ini. Dan kabar mengejutkan terakhir datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, bahwa kontrak PT. Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021 namun renegosiasi perpanjangan kontrak hingga 2041 telah dilaksanakan.

Sejak tahun 1971 sampai sekarang perusahaan tambang emas ini mulai menggali tanah Papua, dengan keuntungan rata-rata pertahunya sebesar Rp.40Triliun. Angka yang fantastis, namun sayangnya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan penduduk Papua.

Tanah yang kaya akan SDA tapi kemiskinan masi menjadi persoalan utama bagi warga Papua, minimnya pendidikan yang mereka dapatkan membuat Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi terbelakang, kurangnya layanan kesehatan menyebabkan mereka rentan terkenan virus berbahaya bahkan merengut nyawa mereka, serta kekerasan Militerisme pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang tiada pernah berakhir di tanah Papua seolah menjadi mimpi buruk bagi anak cucu mereka yang setiap saat harus menyaksikan keluarga mereka berlimpahan darah dan tewas mengenaskan.

Lalu siapa penyebab bencana, derita, penindasa, diskriminasi serta penghisapan yang dialami saudara kita di Timur sana ? Tidak lain adalah mereka, Diktator yang dijalankan sistem Kapitalisme yang tidak berpri kemanusiaan, seperti binatang yang kelaparan memangsa saudara kita dengan buasnya.

Serasa belum puas menindas rakyat Papua, Pemerintah Indonesia kembali mengirim tim ekspedisi ke Papua Barat untuk meneliti potensi SDA yang ada disana, dan anehnya dari 1200 personil yang dikirim sebagai tim ekspedisi, lebih dari setengahnya adalah anggota TNI/POLRI.

Inilah yang menjadi pertanyaan kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menggelar aksi Menolak Program Ekspedisi NKRI, di depan istana negara pada hari Selasa, 9 februari 2016.

"Ada kepentingan apa pasukan Militerisme ini dilibatkan sebagai tim ekspedisi ? dan sejak kapan mereka beralih profesi menjadi peneliti SDA ?" tanya salah seorang orator saat berorasi dalam aksi Menolak Program Ekspedisi NKRI di Papua Barat.

"Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirim lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik” sambungnya lagi.

Sementara disisi lain ada 66 bayi dan balita mati di daeran Nduga, Papua Barat, yang sampai saat ini belum diketahui pasti mereka terjangkit Virus apa. Koalisi Masyarakat Sipil curiga pemetaan kekayaan alam dan manusia ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses investasi asing masuk ke Papua.

Kebutuhan Papua akan dokter dan guru sangat mendesak, namun lagi-lagi yang dikirim oleh pemerintah adalah tentara, sudah begitu banyak tentara di Papua, bahkan jumlahnya melebihi populasi masyarakat pribumi.

Jika Papua itu kita, haruskah kita diam, duduk manis sambil bertopang dagu menyaksikan saudara kita ditindas bahkan di bunuh ?

Jika Papua itu kita, kenapa kita tegah membiarkan Pemerintah mendiskriminasi mereka seolah-olah mereka bukan bagian dari indonesia ? melaikan tanah jajahan.

Jika Papua itu kita, kenapa pemerintah tidak memberi peluang kepada penduduk asli Papua untuk mengelola SDA sendiri ? malah lebih memilih menggandeng investor asing untuk menguasai milik Papua.

Jika Papua itu kita, kenapa pemerintah setegah ? seolah-olah sedang memajang sapanduk di hadapa investor asing yang bertuliskan "PAPUA FOR SALE".

Dan jika Papua itu kita, mari bersolidaritas membebaskan Papua dari diskriminasi, penindasan, penghisapan, serta Militerisme.!

ActNOW INDONESIA TIMUR OPINI 02:45