 |
| Pembiayaan Berlebih Penempatan BMI |
Lantas kenapa Alin berani menuntut uang yang dipungut agensi asing itu? Tentu saja hal ini berkaitan dengan peraturan baru tentang komponen biaya jasa perusahaan yang tidak lagi dicantumkan sebagai beban biaya yang harus ditanggung BMI. Hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat 1 Permenakertrans No. 22 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa komponen biaya jasa (fee agensi) Perusahaan Pengerah Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan atau agensi asing dilarang membebankannya pada BMI karena merupakan tanggung jawab majikan atau pengguna.
Inilah tindakan jahat yang dilakukan PPTKIS dan agensi asing terhadap BMI. Pungutan biaya jasa itu masih terus dilakukan PPTKIS atau Agensi asing. Permasalahan yang dihadapi BMI yang sering disebut pembebanan biaya berlebih atau Overcharging. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Penempatan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (UU PPTKILN) sebenarnya sudah tegas menyatakan bahwa komponen biaya jasa perusahaan sebagai beban pembiayaan tidak boleh lagi dibebankan kepada BMI.
Sebagai informasi tambahan, komponen biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada BMI menurut Pasal 42 ayat 1 Permenakertrans No.22 Tahun 2014 adalah : pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, visa kerja, akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan, tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airporttax), transportasi lokal sesuai jarak asal BMI ke tempat pelatihan/penampungan dan premi asuransi.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan baru yang kurang disosialisasikan ini, maka Surat Keputusan Menaker tentang komponen dan besarnya biaya penempatan yang lama untuk masing-masing negara penempatan dinyatakan dicabut dan diganti. Pihak Swasta dan agensi asing tidak boleh lagi membebankan jasa perusahaan kepada BMI dan keluarganya.
Tim Advokasi SBMI menyatakan bahwa konsekwensi dari peraturan terbaru ini adalah bahwa biaya penempatan BMI PRT Hong Kong sebagaimana Kepmenakertrans Nomor 98 TAHUN 2012 harus diubah, sehingga setiap calon BMI/BMI paling tinggi hanya boleh dikenakan pungutan sekitar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Inilah tindakan jahat yang dilakukan PPTKIS dan agensi asing terhadap BMI. Pungutan biaya jasa itu masih terus dilakukan PPTKIS atau Agensi asing. Permasalahan yang dihadapi BMI yang sering disebut pembebanan biaya berlebih atau Overcharging. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Penempatan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (UU PPTKILN) sebenarnya sudah tegas menyatakan bahwa komponen biaya jasa perusahaan sebagai beban pembiayaan tidak boleh lagi dibebankan kepada BMI.
Sebagai informasi tambahan, komponen biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada BMI menurut Pasal 42 ayat 1 Permenakertrans No.22 Tahun 2014 adalah : pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, visa kerja, akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan, tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airporttax), transportasi lokal sesuai jarak asal BMI ke tempat pelatihan/penampungan dan premi asuransi.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan baru yang kurang disosialisasikan ini, maka Surat Keputusan Menaker tentang komponen dan besarnya biaya penempatan yang lama untuk masing-masing negara penempatan dinyatakan dicabut dan diganti. Pihak Swasta dan agensi asing tidak boleh lagi membebankan jasa perusahaan kepada BMI dan keluarganya.
Tim Advokasi SBMI menyatakan bahwa konsekwensi dari peraturan terbaru ini adalah bahwa biaya penempatan BMI PRT Hong Kong sebagaimana Kepmenakertrans Nomor 98 TAHUN 2012 harus diubah, sehingga setiap calon BMI/BMI paling tinggi hanya boleh dikenakan pungutan sekitar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Untuk biaya penempatan BMI PRT Singapura juga wajib diganti dimana BMI PRT Singapura paling tinggi hanya boleh dikenakan pungutan biaya penempatan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
Catatan lain dari masalah Overcharging ini juga tersirat bahwa khusus untuk BMI yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan akan akan bekerja lagi dengan perjanjian kerja berikutnya di Hong Kong dan Singapura, merujuk Keputusan Menakertrans Muhaimin Iskandar pada tahun 2012 yang diperbaharui berdasarkan Peraturan Menakertrans tahun 2014 tersebut di atas, maka untuk biaya penempatan BMI Hong Kong dan Singapura hanya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja.
Catatan lain dari masalah Overcharging ini juga tersirat bahwa khusus untuk BMI yang sudah pernah bekerja di luar negeri dan akan akan bekerja lagi dengan perjanjian kerja berikutnya di Hong Kong dan Singapura, merujuk Keputusan Menakertrans Muhaimin Iskandar pada tahun 2012 yang diperbaharui berdasarkan Peraturan Menakertrans tahun 2014 tersebut di atas, maka untuk biaya penempatan BMI Hong Kong dan Singapura hanya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja.
Rincian Biaya yang ditanggung Majikan atau Pengguna adalah:
1. Legalisasi kontrak kerja - $HK 310
2. Asuransi BMI di Hong Kong - $HK 1200
3. Tes Kesehatan di Hong Kong - $HK 600
4. Visa Kerja - $HK 160
5. Tiket Pesawat
Jawa - HK $HK 3636
Luar Jawa - Hk $HK 6363
Airport Tax $Hk 272
6. Jasa Agensi Hong Kong $HK 5000
Total biaya yang ditanggung Majikan atau Pengguna
Dari Jawa $HK 11.179
Dari luar jawa $HK 13.906
Sedang Biaya yang ditanggung BMI:
1. Asuransi lokal $HK 363
2. Tes psikologi $HK 227
3. Tes kesehatan $HK 636
4. Paspor $HK 231
5. Biaya Pelatihan (110 hari)
Akomodasi/konsumsi $HK 5000
Peralatan Belajar $HK 2727
6. Uji Kompetensi $HK 136
7. Jasa PPTKIS (1 bulan gaji) $HK 3740
8. Jasa Agensi Asing (10% dari gaji pertama) $HK 374
Total Biaya $HK 13.434
Catatan : Jasa Penempatan PPTKIS dan agensi tidak boleh lagi dibebankan ke BMI sehingga penghitungan biaya penempatan yang dibebankan seperti diatas Hong Kong 10 juta rupiah, Singapora 9 juta Rupiah dan BMI yang melanjutkan perjanjian kerja berikutnya hanya menanggung biaya penempatan sebesar 2 juta rupiah.
