 |
| Aksi SPRI - PPRI menuntut THR untuk orang miskin |
Aksi ini dimulai dengan berjalan kaki dari depan RSCM di Jalan Salemba pada pukul 10.00 WIB menuju Kementeriam Sosial (Kemensos), lalu Gedung DPR, Senayan, Jakarta. PPRI adalah aliansi rakyat yang terdiri dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Gabungan Serikat Perjuangan Buruh (GSPB), Aliansi Migran Progresif Hong Kong (AMP-HK), Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SEBUMI), Pembebasan, KPA, Solidaritas.net, dan Partai Pembebasan Rakyat (PPR).
Ketua Umum SPRI, Marlo Sitompul mengatakan, kehidupan rakyat miskin semakin hari semakin berat. Hal ini dikarenakan, harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup.
"Hari ini kami, kaum miskin Indonesia yang sadar akan hak-haknya, datang ke kantor Mensos dan DPR untuk mendesak pemerintah agar mengalokasikan dana APBN untuk THR rakyat miskin," ujar Marlo saat konferensi pers persiapan aksi Orang Miskin Ingin Lebaran di Kantor LBH Jakarta, kemarin 30 September 2015.
Selain itu, kata Marlon, seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, akan merayakan Lebaran dengan berbagai kebutuhan seperti daging untuk ketupat, pakaian baru, dan kunjungan tentangga dan keluarga. "Namun, orang miskin tentunya tidak mudah menikmati Lebaran seperti biasanya karena keterbatasan uang," ungkapnya.
Lebih lanjut, Marlo mengatakan, tak heran jika menjelang Lebaran banyak orang nekat mencuri atau melakukan kriminal demi membiayai hidup dan merayakan Lebaran. Negara, katanya, mempunyai kewajiban untuk memelihara rakyat miskin dan anak-anak telantar. "Pemerintah melihat tindakan kejahatan hanya soal kriminalitas, padahal itu adalah tanggung jawab pemerintah agar membuat kebijakan ekonomi dan politik untuk mengatasi masalah kemiskinan," tegasnya.
Surya Anta dari PPR dalam orasinya menyebutkan, bulan puasa dan Lebaran sering menjadi masa-masa yang menyedihkan bagi orang miskin. "Kita punya budaya beli baju baru untuk Lebaran, kasih uang buat anak, dan datang ke rumah sanak keluarga, sementara kemiskinan masih tinggi akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas jelang Lebaran," katanya.
Dia kecewa karena pemerintah melihat peningkatan angka kriminalitas jelang Lebaran sebagai masalah biasa. "Padahal, ini masalah kebijakan ekonomi dan politik pemerintah, kalau pemerintah tidak bisa kendalikan harga kebutuhan pokok, sediakan lapangan kerja, maka jelang Lebaran angka kriminalitas bakal terus meningkat," paparnya.
Surya menilai kebijakan pemerintah sering salah sasaran dan menyakiti hati rakyat. "Harusnya pemerintah beri dana untuk rakyat miskin, bukan dana aspirasi Rp 20 miliar untuk anggota DPR yang diambil dari APBN," sebutnya.
Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Dika Mohammad menyatakan, pihaknya bersama PPRI akan menggelar aksi besar-besaran ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan DPR pada 1 Juli guna menuntut THR bagi rakyat miskin. "Sudah berkali-kali pergantian pemerintahan tapi tidak pernah ada kebijakan THR yang diberikan negara pada rakyat miskin, padahal rakyat miskin rajin bayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan negeri ini," katanya.
Dika menerangkan, rakyat miskin tidak bisa merayakan Lebaran dengan senang dan bahagia. "Setelah harga-harga melonjak tinggi, cari kerja sulit, mau jualan kaki lima sudah diuber-uber Satpol PP, sampai ngantri pembagian zakat pun musti berdesak-desakan," keluhnya.
Dika mengecam sikap DPR yang tidak peka dengan kondisi rakyat miskin. "DPR malah dapat dana aspirasi, sementara rakyat tidak dapat apapun. Uang negara selalu ada untuk anggota Dewan dan pejabat, sementara membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat miskin susah sekali," sebutnya.
Nisma Abdullah, ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menambahkan, kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal takdir. "Tapi karena ada pemiskinan, 800 ribu buruh migran di luar negeri juga termasuk rakyat miskin, karena tidak mampu cari penghidupan di dalam negeri, mereka dikerahkan ke luar negeri, padahal kita tahu rakyat miskin adalah tanggung jawab negara," katanya.
PPRI akan terus berjuang menuntut THR bagi rakyat miskin tidak hanya di Jakarta tapi di semua provinsi yang semakin hari jumlah rakyat miskin malah meningkat.. Aksi ini bahkan didukung oleh Buruh Migran yang tergabung dalam AMP-HK di Hong Kong. "Rakyat miskin akan menuntut pemerintahan Jokowi untuk memenuhi hak-hak rakyat yang tragisnya malah dirampas oleh mereka dan terus dijadikan objek program yang tidak jelas sasarannya," kecamnya dari atas mobil komando PPRI.
0 komentar:
Post a Comment