 |
| Perempuan Taiwan menari pada perayaan hari nasional , Photo: Reuters/ Pichi Chuang |
Akhir bulan Maret ini, Lembaga Tenaga Kerja Taiwan akan menjumpai pemerintah Vietnam untuk merundingkan masalah ini, jika segalanya lancar, maka bulan Juni ini akan dibuka kembali lowongan PRT dan nelayan untuk tenaga kerja asal Vietnam.
Wakil Kepala Lembaga Tenaga Kerja Taiwan, Chen Yi-Min menyatakan bahwa 10 tahun lalu lowongan untuk Vietnam dibekukan karena masalah kaburan yang sangat parah, namun 2 tahun lalu pemerintah Vietnam telah melaksanakan peraturan denda terhadap kaburan, yaitu larangan ke luar negeri 3~5 tahun, peraturan ini dilaksanakan sangat ketat sehingga persentase kaburan turun dari 12% menjadi 5.77%.
“Sebenarnya tahun lalu kami sudah ingin berunding dengan pemerintah Vietnam mengenai dibuka kembali lowongan untuk mereka, tapi karena tahun lalu (bulan Mei) terjadi peristiwa kerusuhan anti-China, sehingga dibatalkan, namun kali ini karena pemerintah Indonesia berkali-kali mengumumkan akan berhenti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, maka kami terpaksa kembali merencanakan perundingan dengan pemerintah Vietnam.” ujar Wakil Kepala Lembaga Tenaga Kerja Taiwan, Chen Yi-Min.
“Jika perundingan berjalan lancar, kami segera membuka lebar lowongan untuk Vietnam untuk menggantikan posisi tenaga kerja asal Indonesia, paling cepat mulai bulan Juni ini.” tambahnya.
Ketika ditanya jika tahun 2017 pemerintah Indonesia masih tetap mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, apakah pemerintah Taiwan tetap membuka lowongan untuk mereka? Chen jawab, “Iya, tapi kami tidak tahu bagaimana jadinya jika dua tahun ini lowongan mereka sudah digantikan oleh Vietnam, mungkin lowongan untuk mereka akan menjadi sangat sedikit, tapi kami tetap harus mengambil keputusan ini karena pemerintah Indonesia telah berkali-kali mengumumkan berhenti pengiriman tenaga kerja mereka.”
Sejak pengumuman penghentian pengiriman buruh ke luar negeri oleh Indonesia, banyak juga negara-negara yang menjadi khawatir seperti Taiwan, Hongkong dan Arab Saudi. Membuka kembali penerimaan buruh dari Vietnam adalah salah satu respon yang dilakukan oleh Taiwan merespon kebijakan Indonesia.
Jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) di Taiwan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini terutama karena upah yang besar dan kesejahteraan yang terjamin.
William Hsu, juru bicara Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia mengatakan bahwa jumlah BMI di negaranya mencapai sekitar 200.000 orang. Minat BMI yang besar untuk bekerja di Taiwan adalah karena upah minimum yang ditetapkan pemerintah sangat besar. Menurut Undang-Undang Perburuhan Taiwan, upah minimum buruh adalah US$600 (Rp5,7 juta) per bulan pada September 2012.
Undang-undangPerburuhan Taiwan juga menurutnya tidak memihak. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh buruh, tidak peduli buruh mereka sendiri atau asing. Di antara yang diatur dalam UU tersebut juga mengatur soal kesejahteraan buruh di sektor rumah tangga.
"Majikan diwajibkan memberi kamar pribadi untuk pekerja, selain itu hari minggu harus libur," kata dia.
Buruh asing di Taiwan juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan buruh dari Taiwan sendiri. Buruh mendapat fasilitas kesehatan yang murah, atau bahkan gratis. Buruh asal Indonesia kebanyakan bekerja di rumah sakit, panti jompo, atau pembantu rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi buruh Indonesia diantaranya tercatat mengalami masalah, seperti visa yang kadaluarsa maupun penyalahgunaan visa.
