Ketika Desa Menjadi Sepi

Pelatihan ESQ Di Hongkong, photo: istimewa

KORAN MIGRAN - Ketika penduduk desa yang mempunyai lahan garapan, meninggalkan ladang dan menyemai harapan diluar negeri, menjadi buruh migran di perkebunan kelapa sawit, pekerja rumah tangga atau buruh pabrik di negeri seberang. 


Hal ini bukan tanpa sebab, kenyataan yang ditemui para petani kita menghadapi tantangan yang cukup berat, selain tantangan dari alam, tantangan lainnya adalah dari sumber daya manusianya. Tantangan-tantangan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan para petani, sehingga sekarang ini banyak petani khususnya buruh tani banyak beralih profesi mata pencaharian menjadi buruh migran.


Proses transformasi teknologi yang lambat serta serapan pendidikan di masyarakat pedesaan lemah, juga menjadi latar belakang dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Seperti di Desa Kacangan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, banyak petani beralih profesi menjadi buruh migran.Tak jarang para suami mereka malah mengijinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.


Para perempuan yang bekerja ke luar negeri dapat bekerja bertahun-tahun di luar negeri dan meninggalkan anak-anaknya. Para perempuan tersebut biasanya menitipkan anak mereka kepada orang tuanya (mbah dari anak-anaknya), karena para perempuan tersebut akan lebih percaya dan tidak kawatir jika menitipkan anak mereka ke orang yang lebih mengetahui tentang bagaimana cara mengurus dan mendidik anak.


Begitu juga dengan masyarakat dikota kota, ketika disektor industri tidak mampu menyerap tenaga produktif karena faktor seleksi dan persaingan yang ketat juga gaji yang masih jauh dari nilai ideal dibanding dengan kebutuhan hidup layak ataupun peningkatan kesejahteraan sosial. Rasio kesempatan kerja dan angkatan kerja di Indonesia yang tidak selaras dengan jumlah penduduk inilah yang ikut menjadi faktor pemicunya.


Maka tak heran jika banyak masyarakat didaerah daerah perbatasan bahkan di beberapa wilayah di kabupaten begitu besar antusias masyarakat menjadi buruh migran di luar negeri, walaupun tenaga kerja Indonesia tergolong murah dibanding negara seperti Filiphina,India dan sebagainya.



Pergeseran budaya selama diluar negeri memberikan dampak perubahan sosial, ketika Buruh Migran kembali ketanah air, baik dalam banyak hal seperti cara berpakaian, gaya rambut, dan perhiasan, dalam hal sopan santun pun kadang menjadi berbeda seperti logat bicara, tingkah laku yang dulunya pemalu menjadi lebih berani. Sedangkan dalam hal kepemilikan mereka mempunyai perhiasan, kendaraan, rumah, tanah dan perabot rumah tangga.


Namun tak jarang setelah mereka menjalani proses menjadi Buruh migran, seringkali Buruh Migran menemukan masalah baru bermunculan. Masalah-masalah yang sering dialami diantaranya yaitu kekerasan fisik penganiayaan yang dilakukan majikan, pemerkosaan, eksploitasi melebihi perjanjian kerja, pengurangan hak-hak buruh migran dan hal-hal yang sering dialami oleh Buruh Migran bahkan menemui kematian. 

Permasalah yang timbul dari pergeseran budaya akibat gelombang buruh migran inilah yang patut kita cari solusinya, bagaimana pemerintah dapat memberikan perlidungan hukum dengan membuat agreement (persetujuan) bukan MoU (Memorendum of Understanding = nota kesepahaman) hanya dan menyediakan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak,meninggalkan politik upah murah.

Dalam hal ini tak bisa dipungkiri lemahnya perlindungan hukum bagi buruh migran sangat berdampak secara psikologis bagi buruh mgran. Sedangkan dalam hal pengiriman buruh migran, sebaiknya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memperketat aturan main penyalur tenaga kerja swasta, agar tidak mengeksploitasi buruh migran, karena sering terjadi pengurangan hak hak kaum buruh migran dan membekali para calon buruh migran kemampuan berbahasa dan ketrampilan-ketrampilan, diharapkan para buruh migran kita mempunyai daya saing dan menghindari konflik antara buruh migran dengan majikannnya.

Di desa-desa pemerintah aktif memberi penyuluhan, pengenalan teknologi pertanian dan pendampingan. Subsidi pupuk diberikan agar mengurangi beban para petani kecil, serta menertibkan para tengkulak-tengkulak yang nakal. Peningkatan pengetahuan wawasan pertanian modern mutlak diperlukan untuk membangun etos kerja maju/progresif, tanpa melebarkan kesenjangan sosial serta pembangunan nilai nilai sosialisme(pertanian kolektif,menerapkan agraria sejati,serta kepemilikan alat produksi secara komunal).

ActNOW NASIONAL OPINI SOSBUD 00:34