Timor Leste Mencontoh Indonesia Dalam Hal Mengelola Pekerja Migran

Ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  diberangkatkan ke Korea Selatan. Photo: Istimewa.

KORANMIGRAN, JAKARTA - Indonesia menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Timor Leste dalam hal mengelola pekerja migran. Studi banding yang dilakukan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI. Bertujuan, mempelajari sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk diterapkan di Timor Leste.

Direktur Jenderal Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Timor Leste, Paulo Alves mengatakan, pilihannya belajar soal tenaga kerja kepada Indonesia sebab memiliki pengalaman lebih, dalam mengelola TKI yang bekerja di luar negeri.


"Pemerintah Indonesia sanggat berpengalaman dalam melakukan tata kelola pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Kami ingin mempelajarinya secara lebih mendalam untuk coba diterapkan di Timor Leste." Ujarnya.


Alves mengatakan, saat ini pemerintah Timor Leste tengah mempersiapkan penempatan pekerja migran ke Korea dan Australia. Namun masih membutuhkan sharing informasi dan masukan-masukan agar para pekerja migrannya dapat lebih baik dari segi perlindungan maupun kesejahteraannya.


Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri menjelaskan saat ini mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ada 4 model, yaitu model Government to Government (G to G), kedua, Government to Private (G to P), ketiga, Private to Private (P to P), dan keempat keberangkatan dan pekerjaannya dilakukan secara mandiri.


"Pemerintah Timor Leste harus mengkaji terlebih dulu, dalam memilih model kerjasama soal pekerja migran dengan negara penempatan. Hukum ketenagakerjaan di negara masing-masing harus dipertimbangkan karena berbeda dan tidak singkron." Kata Hanif.


Dia mengunkapkan selama ini, pemerintah Indonesia terus melakukan pembenahan sistem penempatan dan pelindungan TKI sejak pra, selama dan purna penempatan. Dan melakukan pengetatan dalam penempatan TKI, terutama untuk sektor domestic worker.


"Setiap tahun kita terus berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Orientasi kerja para TKI telah digeser sehingga penempatan TKI fomal terus meningkat jumlahnya dibandingkan TKI informal yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT)." Jelasnya.


Bahkan kata Hanif, pemerintah telah mengumumkan penghentian penempatan TKI yang bekerja disektor domestic workers yang bekerja dipengguna perseorangan di 19 negara yang berada di kawasan Timur tengah dan sekitarnya.


Jenis lowongan kerja bagi TKI formal yang tersedia diberbagai negara penempatan masih terbuka antara lain konstruksi, perminyakan, pertambangan, transportasi, jasa (services), perhotelan dan turisme, perawat, pelayan supermarket, pekerja perkebunan, pertanian serta perikanan.


Hanif menyarankan bagi calon TKI dan masyarakat umum yang membutuhkan pelatihan kerja dapat memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersedia di pusat dan daerah. Jenis pelatihan kerja dapat disesuaikan dengan minat, kemampuan dan ketersedian lowongan kerja.


Sementara itu, untuk mengurangi jumlah TKI ke luar negeri, khususnya pada sektor domestic workers, pemerintah melakukan pembinaan khusus di daerah basis rekrut TKI atau yang dikenal sebagai daerah kantong TKI.


“Pemberdayaan ekonomi calon TKI, purna TKI, dan keluarga TKI menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang baru di dalam negeri diharapkan mereka tidak berniat lagi bekerja ke luar negeri." Tuturnya.
 
Pelatihan terhadap masyarakat yang berada di wilayah kantong TKI meliputi berbagai kegiantan dan program. Diantaranya wirausaha baru, teknologi tepat guna, padat karya produktif, desa produktif, mobil terampil, rumah terampil, program link and match dengan Kementerian Pendidikan Nasional, peningkatan peran perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, dan pelayanan remitansi TKI. 

"Kami menjadikan Indonesia sebagai tolak ukur karena telah sekian lama mengirim pekerja migran keberbagai Negara. Kami ingin mendapatkan gambaran dan referensi agar dapat mengelola sistem penempatan pekerja Timor Leste lebih baik lagi." Kata Alves.

Kegiatan-kegiatan pelatihan itu diharapkan dapat mengurangi minat masyarakat untuk bekerja menjadi TKI seperti diketahui memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi bagi pekerja itu sendiri.

ActNOW ASEAN INTERNASIONAL 23:20