 |
| Buruh Migran Indonesia (BMI) Asal NTT yang berhasil diamankan Polisi, Photo: Tribunnews |
Menurut catatan Kepolisian Polda NTT, kasus penangkapan terhadap mafia pengiriman BMI secara Ilegal itu sudah merupakan hal biasa terjadi di NTT. Setiap bulan kasus pengiriman ilegal ini terus terjadi, baik yang ditangkap di tempat penampungan sementara maupun ketika mereka hendak menumpang kapal di Pelabuhan Tenau atau hendak naik pesawat terbang di Bandara El Tari Kupang.
Penangkapan setidaknya sebagai bukti atau menyadarkan para pelaku dan masyarakat umum bahwa merekrut BMI secara ilegal atau tanpa prosedural adalah melanggar hukum dan yang menjadi korban adalah BMI bersangkutan dan keluarganya.
Pihak Polda NTT juga mengingatkan bahwa tidak boleh merekrut BMI secara ilegal. Buruh migran harus mengikuti prosedur yang benar yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang relevan dan otentik. Yang melanggar ketentuan patut di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Masalahnya kenapa kasus ini terus terjadi? Mengapa para mafia tidak pernah kapok?
Ada banyak soal yang melatarbelakanginya. Pertama, boleh jadi karena tempat dari mana berasal tidak lagi bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Mereka ingin mencari kerja yang lebih menjanjikan agar hidupnya lebih baik. Buruh Migran dan keluarganya tidak bisa disalahkan karena baik pemerintah maupun pihak swasta yakni Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) selalu melakukan perekrutan secara gampang-gampangan, tidak mau repot mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk mengirimkan Buruh Migran ke luar negeri.
Kedua, apalagi proses pengiriman ini dipengaruhi oleh keuntungan yang besar untuk perekrut atau calo yang mendapat fee besar dari perekrutan BMI. Demi fee yang besar, sang calo berani melakukan pelanggaran hukum dengan cara memalsukan dokumen BMI.
Ketiga, sementara itu soal penegakan hukum dimana tidak ada sanksi yang tegas terhadap tindakan kriminal pelanggaran prosedural pengiriman BMI ke luar negeri. Nisma Abdullah, Ketua Umum SBMI bahkan menyimpulkan bahwa belum ada calo atau PPTKIS yang diadili ke meja hijau (pengadilan) dan divonis dengan hukuman yang setimpal. Yang sering terjadi, Polisi atau pengawas dari Dinas Tenaga Kerja yang menangkap para calo lalu melepaskan pelaku dan tidak menindak PPTKIS yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan ini.
0 komentar:
Post a Comment