 |
| Dita Indahsari, Mantan Aktifis Buruh sedang menyidak PPTKIS di Malang, Photo: Istimewa |
Seperti yang dilansir dari China Post, menurut MOL, pemerintah telah membayar biaya deportasi pekerja asing yang kabur dari majikan selama delapan tahun. Biaya yang dibayarkan sebanyak NT $ 120 juta dan hal tersebut dianggap sebagai kredit macet yang merugikan negara mereka.
Menteri perburuhan Taiwan Chen Hsiung-wen mengatakan hal ini setelah bernegosiasi dengan pemerintah Vietnam terkait pekerja yang kabur dari majikan. Saat berita ini dipublikasikan, pembicaraan bagaimana cara mengatasinya masih terus berlangsung.
Pemerintah Taiwan mulai keberatan menanggulangi biaya bagi buruh migran yang melarikan diri keluar dari rumah majikan dan ditampung di penampungan imigrasi. Pengeluaran untuk makan, tiket pesawat pulang yang dibayarkan pemerintah Taiwan semakin lama menjadi beban bagi negara mereka.
Taiwan sudah lama keberatan membantu pembiayaan deportasi buruh migran di negara mereka. Tahun 2007, para buruh migran yang dideportasi dari Taiwan terpaksa harus membayar biaya deportasi mereka sendiri. Begitupun dalam catatan Badan Imigrasi Nasional atau National Immigration Agency (NIA) ternyata harus menangung biaya deportasi 15.000 buruh migran. Sedangkan dana yang telah dicairkan sebanyak NT $ 17.47 juta. Total semua dana yang telah dibayar pemerintah Taiwan sebanyak NT $ 120 juta semenjak tahun 2007.
Masalahnya Pejabat Kementerian Perburuhan Taiwan (MOL) mengungkapkan mengalami kesulitannya untuk mencari tahu siapa majikan yang mempekerjakan buruh migran yang dideportasi tersebut. Pemerintah Taiwan kemudian tidak dapat menagih biaya ini sehingga hampir 90 persen dari biaya yang dikucurkan tersebut menjadi salah satu permasalahan kredit macet yang terjadi di Taiwan.
