SBMI Desak Pulangkan BMI Terlantar Di Jeddah

KORANMIGRAN – Sebanyak 30 orang aktifis yang berasal dari berbagai elemen organisasi rakyat seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Migrant Care, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan Institute for National and Democracy Studies (INDIES) menggelar sebuah aksi damai di depan istana negara.

Aksi ini diselenggarakan dalam rangka menuntut tanggung jawab pemerintah Indonesia, untuk segera memulangkan secara gratis dan tanpa syarat bagi ratusan Buruh Migran Indonesia (BMI) yang hingga saat ini terlantar dibawah kolong jembatan Kandarah, Jeddah, Arab Saudi. Selain itu, massa aksi juga menuntut segera diberikannya perlindungan sejati bagi jutaan BMI yang saat ini bekerja diseluruh negara penempatan.

Dalam pidato politiknya, Retno Dewi (Ketua ATKI Indonesia) mengatakan, “Keberadaan BMI yang terlantar dibawah jembatan Kandarah bukanlah hal yang tanpa sebab. Mereka terpaksa memilih jalan seperti ini karena pemerintah RI melalui perwakilannya yang ada di Arab Saudi tidak mau peduli dengan nasib mereka. Berulang kali pengaduan dilakukan, namun tidak satupun didengarkan, termasuk tidak dibantu dalam pengurusan dokumen perjalanan yang dapat membantu kepulangan para BMI ini”.

Retno Dewi menambahkan, “BMI yang saat ini terlantar dibawah jembatan Kandarah juga sangat rentan mendapatkan bahaya. pemerasan, intimidasi bahkan tindakan kekerasan menjadi ancaman yang bisa datang setiap saat. Ketika BMI memilih tinggal di kolong jembatan, pemerintah tidak cepat tanggap untuk segera menyelesaikan problem yang sudah terjadi sejak tahun 1997 silam. Beberapa kesalahan pemerintah Indonesia yaitu; tidak memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak BMI yang dikirim ke Arab Saudi.

 

Seharusnya pemerintah RI bisa membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Arab Saudi sejak pemerintah mulai mengirimkan BMI ke Arab Saudi untuk menjamin pemenuhan hak-hak kesejahteraan BMI. Tanpa adanya MoU, pemerintah telah mengingkari mandat UUPPTKILN Nomor 39 tahun 2004, dimana disebutkan bahwa harus ada bentuk kerjasama dibidang ketenagakerjaan antara negara Indonesia dengan negara penempatan. Artinya, pemerintah Indonesia dibawah rejim SBY-Boediono harus bertanggung jawab penuh atas nasib BMI yang sekarang berada di kolong jembatan di Arab Saudi.

 

“Aksi hari ini adalah bentuk aksi piket pertama, sebagai kecaman dan desakan kepada pemerintah SBY-Boediono. ATKI akan melakukan aksi piket berikutnya, di selasa minggu depan untuk terus mendesak Pemerintahan RI agar segera melakukan tindakan yang solutif dan segara memulangkan BMI yang terlantar di Kolong Jembatan Kandarah, Jeddah, Arab Saudi” tambahnya.

 

Dalam aksi ini, seluruh massa aksi juga mengenakan topeng sebagai simbol ketidakpedulian pemerintah serta mentutup mata dan telinga atas kejadian yang menimpa BMI di Arab Saudi.

 

Selain itu, seorang massa aksi, Asep dari SBMI yang istrinya bekerja di Arab Saudi - Elis Lisnawati dalam pernyataannya menuturkan sudah hampir setahun ini istri saya diberangkatkan ke Arab. Hanya 3 bulan memberi kabar berita, namun setelah itu tidak ada kabar sama sekali dengan keberadaannya, besar harapannya kepada pemerintah untuk bisa mencarikan kabar, memberikan perlindungan dan hak-hak yang sudah seharusnya menjadi milik dari istrinya tersebut, sesegera mungkin. Sudah beberapa kali pula mengadukan dan menanyakan perkembangan hilang kontak istrinya di Arab namun belum ada tanggapan yang menggembirakan dari Deplu maupun dari BNP2TKI.

 

“Harapan saya agar pemerintah mau menghukum PJTKI dan para calo yang memang melanggar undang-undang dan tidak memberikan informasi yang baik dan benar, malah mengancam saya berulangkali”, ungkapnya didepan aksi massa dan sejumlah media.

 

Setelah seluruh organisasi menyampaikan pesan dan pidato politiknya, aksi damai ini diakhiri dan seluruh massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

ActNOW NASIONAL TIMUR TENGAH 11:34