Buruh Migran Juga Anti Militerisme

Organisasi Kiri Harus anti terhadap militerisme, Photo: SBMI

KORANMIGRAN - Anti Militerisme adalah salah satu isu yang diangkat oleh buruh migran saat melakukan aksi dalam rangka memperingati Migran Day pada 18 Desember 2015 lalu. Isu tersebut diangkat karena militerisme dinilai terut berperan terhadap penindasan buruh migran Indonesia (BMI).

Hal tersebut dipaparkan oleh Ramches selaku Wakil Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), saat salah seorang anggotanya bertanya "Kenapa buruh migran harus anti terhadap militerisme, toh selama ini kita tidak berurusan dengan militer atau aparat lainnya yang ada kita hanya berurusan dengan PJTKIS, BNP2TKI dan juga Kemenaker" Kata salah seorang anggota SBMI.

Ramches menegaskan "Kata siapa BMI tidak berurusan dengan militerisme? justru mereka lah yang mengawal pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selalu menyulitkan BMI, lihat saja UU No.39/2004, saat BMI menuntut mereka dengan senang hati menjaga dengan ketat kantor-kantor pemerintah agar BMI tidak dapat menyampaikan tuntutanya secara langsung kepada pemerintah."

Jelas saja dapat kita bayangkan dari awal dikeluarkanya kebijakan pemerintah yang memyulitkan BMI hingga penerapan kebijakan serta saat BMI menuntut dihapuskan kebijakan pemerintah tersebut, militerisme terus mengawal pemerintah sehingga BMI selalu saja tidak berdaya melawan pemerintah karena kekuatan militerisme yeng terus mengintimidasi BMI.

Tidak hanya itu, ketika BMI diberangkatkan oleh PJTKIS ke Negara penempatan maka BMI wajib membayar biaya penempatan (Overcharging). Tentu saja orang yang mau menjadi BMI adalah orang miski yang tidak mampu membayar biaya penempatan apa lagi sampai puluhan juta, maka disiasatilah untuk memberikan pinjaman kepada BMI yang dihitung sebagai hutang seorang BMI. Dan apa bila BMI itu tidak sanggup membayar sejumlah biaya penempatan tersebut maka keluarga BMI yang ditinggalkan di tanah air lah yang menjadi sasaran intimidasi dari PJTKIS dengan menggunakan aparat untuk menakut-nakuti keluarga BMI.

Sementara itu, biaya penempatan BMI misalya di Hongkong sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah yaitu potongan satu bulan gaji saja. Tetapi oleh PJTKIS dipotong sampai Tujuh bulan. Ini juga menjadi pemicu BMI untuk menuntut dihapuskanya segera biaya penempatan yang berlebih(Stop Overcharging).

Jelaslah sudah alasan kenapa BMI harus turut serta mengangkat isu anti terhadap militerisme. Jika kita memandang jauh kebelakang, sebenarnya tidak ada seorang pun yang ingin hidup dan bekerja sebagai BMI, namun karena ketidakmampuan pemerintah menekan pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, maka orang-orang yang menjadi pengangguran itulah yang dikorbankan menjadi BMI. Dan disini pun peran militerisme terus berjalan, entah melindungi pemerintah yang mengorbankan rakyatnya menjadi BMI atau pun melindungi pengusaha yang tidak ingin membuka lapangan pekerjaan lebih besar lagi.(ZQL92)

ActNOW NASIONAL 10:18