"Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) atau BMI asal NTB yang ditempatkan di luar negeri pada 2014 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 45 ribu orang. Ini menunjukkan animo warga NTB menjadi TKI masih cukup tinggi," kata Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H Zainal, di Mataram, Minggu.
Ia mengatakan sebagian besar Buruh Migran Indonesia (BMI) yang ditempatkan di luar negeri tersebut bekerja di sektor domestik rumah tangga juga perkebunan dan pabrik di Malaysia.
Ada juga yang ditempatkan di Brunei Darussalam, Singapura, dan kawasan Asia Pacifik, seperti Taiwan dan Hong Hong.
Selain itu, di sejumlah negara kawasan Timur Tengah, yang tidak terkena kebijakan moratorium penempatan TKI, seperti Oman dan Bahrain.
Ia menyebutkan, sebanyak 56.672 warga NTB yang bekerja di luar negeri pada 2014, terdiri atas laki-laki sebanyak 45.256 orang dan perempuan 11.416 orang.
Mereka berasal dari Kota Mataram sebanyak 140 orang, Kota Bima 90 orang, Kabupaten Lombok Barat 4.602 orang, Lombok Tengah 8.239 orang, Lombok Timur 24.281 orang, Lombok Utara 887 orang.
Selain itu, dari Kabupaten Sumbawa 3.998 orang, Sumbawa Barat 929 orang, Dompu 713 orang, dan Bima 1.709 orang.
"Kabupaten Lombok Timur masih menjadi daerah pengirim TKI (red: BMI) terbesar di NTB. Bahkan, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-Indonesia," ujarnya.
Menurut Zainal, pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah BMI yang ditempatkan di luar negeri bekerja di luar sektor domestik, seperti yang diinginkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Upaya meningkatkan kompetensi para calon BMI dilakukan melalui Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) yang dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di Kabupaten Lombok Timur.
"Kami tetap upayakan agar TKI (red: BMI) yang ditempatkan di luar negeri bekerja di sektor formal, untuk menekan jumlah TKI bermasalah," ujar Zainal.
Peningkatan pengiriman ini sesuai dengan permintaan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri kepada Pemerintah Provinsi NTB agar memaksmalkan tempat pelatihan yang ada untuk meningkatkan jumlah pengiriman BMI ke luar negeri.
Ini terbukti bahwa rezim Jokowi bukannya menekan pemberangkatan BMI ke luar negeri karena banyak menghadapi masalah akibat lemahnya perlindungan di negara penempatan. Seharusnya yang ditingkatkan adalah jumlah alapangan kerja di daerah sehingga rakyat NTB tidak harus mengalami penindasan hanya untuk menambah devisa negara kaya raya ini.
"Makanya saya punya pemikiran untuk memperbanyak jumlah BMI dengan cara melatih. Kita harus memperbanyak pelatihan dan pembinaan keterampilan melalui BLK yang ada," katanya sang kepala dinas ketika meninjau BLKI di Kabupaten Lombok Timur itu.
0 komentar:
Post a Comment