 |
Selanjutnya AMP Hong Kong yakni sebuah aliansi buruh migran progresif dengan kritisnya menuliskan pendapat, kritik dan solusi yang harus dilakukan oleh rezim Jokowi-JK. Selanjutnya kami menuliskan semua release AMP Hong Kong yang dikeluarkan di dinding Ryan Aryanti sebagai Koordinator Utama aliansi BMI tersebut berkaitan dengan Eksekusi Mati terhadap Siti Zaenab pada pukul 10.00 hari Selasa, 14 April 2015.
_______________________________________________
PERNYATAAN SIKAP AMP HK
KETIDAK-TAHUAN PEMERINTAH AKAN PROSES HUKUMAN MATI PADA SITI ZAENAB ADALAH CERMIN KETIDAK PEDULIAN PEMERINTAH PADA BMI DI LUAR NEGERI.
Baru beberapa hari yang lalu buruh migran disedihkan dengan berbagai kabar kematian bmi di beberapa negara penempatan sepert HongKong dan Taiwan, baik itu karena sakit, kecelakaan, anaiya maupun karena kebijakan negara penempatan. Dan kemarin, kita kembali mendengar kabar duka Bmi yang bekerja di negara Arab Saudi. Waktu Pelaksanaan hukuman mati terhadapnya tidak diketahui keluarga dan pemerintah Indonesia. Sungguh IRONIS !!
Siti Zaenab binti Duhri Rupa, BMI asal Madura yang bekerja di Arab Saudi meninggal karena dihukum pancung oleh pemerintahan Arab Saudi pada hari Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat. Hukuman ini dilakukan atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh Siti Zaenab kepada majikannya Nourah Bt Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Kemudian ia ditahan dipenjara umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.
Berbagai proses hukum telah dilaluinya, pada 8 Januari 2001 pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Siti Zaenab, yang hanya dapat dibatalkan apabila mendapat ampunan dari ahli waris korban Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban. Namun, proses eksekusi ini kemudian dapat ditunda untuk menunggu usia Walid bin Abdullah akil baligh. Dan pada saatnya, putra bungsu tersebut ternyata tidak memaafkan siti Zaenab.
Kasus diatas bukanlah kasus pertama yang gagal diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. sebelumnya Ruyati juga menjadi korban hukuman mati. Lemahnya kebijakan perlindungan yang dilahirkan oleh pemerintah membuat buruh migran terancam dan setiap saat bisa terjebak pada kondisi yang berbahaya seperti ini. Jeda waktu 16 tahun sejak vonis hukuman mati kepada siti zaenab seharusnya bisa membuat pemerintah berancang ancang memberikan perlindungan kepadanya. Namun sepertinya pemerintah dan PJTKI lebih fokus disibukkan dengan berapa nilai nominal yang bisa didapat dari pengiriman BMI tersebut, terbukti makin dilimpahkannya pelindungan buruh migran kepada pihak swasta melalui kebijakan asuransi dan pelimpahan kepada PJTKLI serta agensi makin gencar yang nyata nyata sudah gagal melindungi Buruh Migran.
Menyedihkan sekali, ketika Negara lain berani mengancam pemutusan hubungan diplomatik saat ada warganya yang diancam hukuman mati, justru pemerintah Indonesia masih bisa nyeyak tidur tanpa peduli
Kami dari AMP-HK (Aliansi Migran Progresif Hong Kong) mengecam keras atas kelalaian pemerintah akan peristiwa ini. Bahkan mengaku tidak tahu ketika proses hukuman mati itu berlangsung. Segera kembalikan proses perlindungan langsung dari pemerintah kepada buruh migran dengan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh migran.
Segera tidak lanjuti pembelaan terhadap BMI yang sedang menunggu giliran untuk dihukum mati, dan ambil tindakan tegas kepada pemerintah Negara penempatan. Berikan perlindungan sejati kepada buruh migran dan keluarganya!
Siti Zaenab binti Duhri Rupa, BMI asal Madura yang bekerja di Arab Saudi meninggal karena dihukum pancung oleh pemerintahan Arab Saudi pada hari Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat. Hukuman ini dilakukan atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh Siti Zaenab kepada majikannya Nourah Bt Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Kemudian ia ditahan dipenjara umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.
Berbagai proses hukum telah dilaluinya, pada 8 Januari 2001 pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Siti Zaenab, yang hanya dapat dibatalkan apabila mendapat ampunan dari ahli waris korban Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban. Namun, proses eksekusi ini kemudian dapat ditunda untuk menunggu usia Walid bin Abdullah akil baligh. Dan pada saatnya, putra bungsu tersebut ternyata tidak memaafkan siti Zaenab.
Kasus diatas bukanlah kasus pertama yang gagal diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. sebelumnya Ruyati juga menjadi korban hukuman mati. Lemahnya kebijakan perlindungan yang dilahirkan oleh pemerintah membuat buruh migran terancam dan setiap saat bisa terjebak pada kondisi yang berbahaya seperti ini. Jeda waktu 16 tahun sejak vonis hukuman mati kepada siti zaenab seharusnya bisa membuat pemerintah berancang ancang memberikan perlindungan kepadanya. Namun sepertinya pemerintah dan PJTKI lebih fokus disibukkan dengan berapa nilai nominal yang bisa didapat dari pengiriman BMI tersebut, terbukti makin dilimpahkannya pelindungan buruh migran kepada pihak swasta melalui kebijakan asuransi dan pelimpahan kepada PJTKLI serta agensi makin gencar yang nyata nyata sudah gagal melindungi Buruh Migran.
Menyedihkan sekali, ketika Negara lain berani mengancam pemutusan hubungan diplomatik saat ada warganya yang diancam hukuman mati, justru pemerintah Indonesia masih bisa nyeyak tidur tanpa peduli
Kami dari AMP-HK (Aliansi Migran Progresif Hong Kong) mengecam keras atas kelalaian pemerintah akan peristiwa ini. Bahkan mengaku tidak tahu ketika proses hukuman mati itu berlangsung. Segera kembalikan proses perlindungan langsung dari pemerintah kepada buruh migran dengan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh migran.
Segera tidak lanjuti pembelaan terhadap BMI yang sedang menunggu giliran untuk dihukum mati, dan ambil tindakan tegas kepada pemerintah Negara penempatan. Berikan perlindungan sejati kepada buruh migran dan keluarganya!
0 komentar:
Post a Comment