728x90 AdSpace

TERKINI
Thursday, 16 July 2015

Ini Dia Daftar Peraturan yang Berkaitan Dengan Buruh Migran

Peraturan belum melindungi BMI dan keluarganya
Peraturan Indonesia untuk Buruh, BMI Terancam Hukuman Mati
KORANMIGRAN - Kebijakan negara mengirim rakyat Indonesia ke luar negeri sebagai buruh murah menuai permasalahan hukum yang cukup tragis. Ancaman Hukuman mati, perbudakan, perampasan upah dan kekerasan adalah perjuangan hidup mati yang harus dihadapi BMI dan keluarganya.

Permasalahan hukum yang dihadapi BMI di luar negeri dilatari oleh berbagai macam faktor, namun secara umum faktor itu disebabkan oleh dua latar belakang, yang pertama faktor permasalahan yang dibawa dari dalam negeri (Indonesia), dan yang kedua faktor yang muncul setelah bekerja di luar negeri.

Faktor yang pertama bisa berupa dokumen keimigrasian dan syarat-syarat jadi BMI yang tidak dilengkapi sewaktu mau berangkat jadi BMI, dan faktor yang kedua merupakan permasalahan hukum antara BMI dengan majikannya atau antara BMI dengan penduduk di negara tempat ia bekerja, misalnya penganiayaan oleh majikan, hak-hak BMI yang dilanggar, maupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh BMI itu sendiri di negera tempatnya bekerja.

Meskipun sudah diatur oleh Undang-undang, dalam prakteknya masih banyak BMI yang kurang dipenuhi hak-haknya dan pemerintah seperti tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perlindungan bagi BMI bermasalah di luar negeri.

Berikut KORANMIGRAN menyajikan daftar peraturan yang berkaitan dengan kebijakan negara mengirim buruh murah ke luar negeri:

JENIS PERATURAN
NOMOR
TENTANG
Undang-Undang
39 Tahun 2004
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Pemerintah
4 Tahun 2013
Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah
3 Tahun 2013
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Peraturan Presiden
45 Tahun 2013
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Presiden
64 Tahun 2011
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Presiden
46 Tahun 2000
Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Presiden
29 Tahun 1999
Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Instruksi Presiden
6 Tahun 2006
Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
6 Tahun 2013
Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
17 Tahun 2012
Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
16 Tahun 2012
Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal
Peraturan Menakertrans
1 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.14/MEN/X/2010
Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
PER.07/MEN/V/2010
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.23/MEN/IX/2009
Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
PER.15/MEN/VIII/2009
Pencabutan Permen Nakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
PER.10/MEN/V/2009
Tata Cara Pemberian Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.09/MEN/V/2009
Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
Peraturan Menakertrans
PER.32/MEN/XI/2006
Rencana Kerja Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sarana Dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.07/MEN/IV/2005
Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Menakertrans
588 Tahun 2012
Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura
Keputusan Menakertrans
98 Tahun 2012
Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR
Keputusan Menakertrans
KEP.262/MEN/XI/2010
Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri
Keputusan Menakertrans
KEP-258/MEN/VI/2007
Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea
Keputusan Menakertrans
KEP.80/MEN/V/2004
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kendali Alokasi ke Singapura
Keputusan Menakertrans
KEP-148/MEN/2001
Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Pemerintah
19 Tahun 1990
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Presiden
92 Tahun 2013
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Presiden
45 Tahun 2013
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Presiden
64 Tahun 2011
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Presiden
21 Tahun 2010
Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden
17 Tahun 2010
Pengesahan Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 1997)
Peraturan Presiden
81 Tahun 2006
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Keputusan Presiden
161/M Tahun 2013
Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direksi Pt Jamsostek (persero) Menjadi Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Keputusan Presiden
25 Tahun 2004
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja
Keputusan Presiden
36 Tahun 2002
Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning the Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)
Keputusan Presiden
46 Tahun 2000
Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Presiden
29 Tahun 1999
Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Presiden
75 Tahun 1995
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Keputusan Presiden
34 Tahun 1990
Pemberian Tambahan Santunan bagi Tenaga Kerja yang Meninggal Dunia dan Mengalami Cacat Total Tetap Karena Kecelakaan Kerja
Keputusan Presiden
51 Tahun 1989
Perubahan Keppres No. 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Instruksi Presiden
6 Tahun 2006
Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
7 Tahun 2014
Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
6 Tahun 2014
Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
5 Tahun 2014
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2014 – 2019
Peraturan Menakertrans
3 Tahun 2014
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi
Peraturan Menakertrans
2 Tahun 2014
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
1 Tahun 2014
Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 Tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data Dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
12 Tahun 2013
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menakertrans
10 Tahun 2013
Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
9 Tahun 2013
Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
8 Tahun 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
6 Tahun 2013
Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
5 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja
Peraturan Menakertrans
3 Tahun 2013
Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Peraturan Menakertrans
2 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.12/MEN/VIII/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
1 Tahun 2013
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
20 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Menakertrans
18 Tahun 2012
Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
17 Tahun 2012
Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
16 Tahun 2012
Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal
Peraturan Menakertrans
15 Tahun 2012
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dan Angka Kreditnya
Peraturan Menakertrans
14 Tahun 2012
Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/kota
Peraturan Menakertrans
12 Tahun 2012
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025
Peraturan Menakertrans
11 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkunga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
10 Tahun 2012
Komite Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
4 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
3 Tahun 2012
Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri Dan Luar Negeri Serta Pindah Pensiun Pegawai Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
2 Tahun 2012
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2010-201
Peraturan Menakertrans
1 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.20/MEN/XII/2011
Pedoman Standar Dan Kriteria Jabatan Fungsional Umum Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.19/MEN/XII/2011
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.18/MEN/XII/2011
Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
Peraturan Menakertrans
PER.17/MEN/XI/2011
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.15/MEN/XI/2011
Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
PER.14/MEN/XI/2011
Pedoman Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.12/MEN/X/2011
Atase Ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
PER.11/MEN/X/2011
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.10/MEN/VIII/2011
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.07/MEN/IV/2011
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.02/MEN/I/2011
Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
PER.01/MEN/I/2011
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.17/MEN/XI/2010
Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
Peraturan Menakertrans
PER.16/MEN/XI/2010
Perencanaan Tenaga Kerja Makro
Peraturan Menakertrans
PER.14/MEN/X/2010
Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
PER.13/MEN/IX/2010
Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 47/M-IND/PER/7/2008 No. 23 Tahun 2008 No. PER.13/MEN/2008
Peraturan Menakertrans
PER.12/MEN/VIII/2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.07/MEN/V/2010
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.05/MEN/III/2010
Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
Peraturan Menakertrans
PER.23/MEN/IX/2009
Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
PER.19/MEN/IX/2009
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
PER.15/MEN/VIII/2009
Pencabutan Permen Nakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menakertrans
PER.12/MEN/VI/2009
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/III/2008 Tentang Peran Serta Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi
Peraturan Menakertrans
PER.11/MEN/V/2009
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan informasi Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
PER.10/MEN/V/2009
Tata Cara Pemberian Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.09/MEN/V/2009
Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
Peraturan Menakertrans
PER.06/MEN/III/2009
Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-12/Men/Vi/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Menakertrans
PER.03/MEN/II/2009
Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
PER.02/MEN/II/2009
Pencabutan Kepmenakertrans dan Beberapa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Akreditasi Sertifikasi Pedoman Konvensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.01/MEN/I/2009
Metoda Statistika Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
PER.21/MEN/XI/2008
Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menteri Dalam Negeri Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. PER. 16/MEN/X/2008 No. 49/2008 No. 922.1/M-IND/10/2008 dan No. 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan M
Peraturan Menakertrans
PER.07/MEN/IV/2008
Penempatan Tenaga Kerja
Peraturan Menakertrans
PER.12/MEN/VI/2007
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Menakertrans
PER.32/MEN/XI/2006
Rencana Kerja Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sarana Dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.24/MEN/VI/2006
Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja yang melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
Peraturan Menakertrans
PER.14/MEN/IV/2006
Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan
Peraturan Menakertrans
PER.12/MEN/IV/2006
Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Peraturan Menakertrans
PER.09/MEN/V/2005
Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Menakertrans
PER.07/MEN/IV/2005
Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menakertrans
PER.02/MEN/XII/2004
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menaker
PER.01/MEN/1998
Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Menaker
PER-05/MEN/1993
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Menaker
PER-01/MEN/1990
Perubahan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1989
Keputusan Menakertrans
166 Tahun 2014
Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Keputusan Menakertrans
52 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro Di Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
Keputusan Menakertrans
24 Tahun 2014
Pedoman Penatausahaan Dan Akuntansi Renovasi Aset Tetap Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Keputusan Menakertrans
359 Tahun 2013
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin Dan Peralatannya
Keputusan Menakertrans
358 Tahun 2013
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan
Keputusan Menakertrans
357 Tahun 2013
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi
Keputusan Menakertrans
356 Tahun 2013
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil
Keputusan Menakertrans
355 Tahun 2013
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang, Pembuangan Dan Pembersihan Limbah Dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah
Keputusan Menakertrans
354 Tahun 2013
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Minuman
Keputusan Menakertrans
321 Tahun 2013
Petunjuk Teknis Penyelesaian Kerugian Negara Dan Piutang Negara Dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Keputusan Menakertrans
228 Tahun 2013
Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Keputusan Menakertrans
708 Tahun 2012
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, Dan Kreativitas Dan Golongan Pokok Olahraga Dan Rekreasi Lainnya
Keputusan Menakertrans
707 Tahun 2012
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara
Keputusan Menakertrans
588 Tahun 2012
Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura
Keputusan Menakertrans
464 Tahun 2012
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing [1]pada Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran Serta Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor
Keputusan Menakertrans
463 Tahun 2012
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing [1]pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia
Keputusan Menakertrans
462 Tahun 2012
Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Jasa Pendidikan
Keputusan Menakertrans
457 Tahun 2012
Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Keputusan Menakertrans
98 Tahun 2012
Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR
Keputusan Menakertrans
40 Tahun 2012
Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing
Keputusan Menakertrans
6 Tahun 2012
Pemberian Bantuan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2012
Keputusan Menakertrans
KEP.247/MEN/X/2011
Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi
Keputusan Menakertrans
KEP.262/MEN/XI/2010
Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri
Kesepakatan Bersama
KEP.16/MEN/II/2010
Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha
Keputusan Menakertrans
KEP.257/MEN/XII/2008
Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Keputusan Menakertrans
KEP.250/MEN/XII/2008
Klasifikasi Dan Karakteristik Data Dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan
Keputusan Menakertrans
KEP-258/MEN/VI/2007
Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea
Keputusan Menakertrans
KEP.80/MEN/V/2004
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kendali Alokasi ke Singapura
Keputusan Menakertrans
KEP.230/MEN/2003
Golongan dan Jabatan tertentu yang dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
Keputusan Menakertrans
KEP.23/MEN/2002
Pokok-Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Keputusan Menakertrans
KEP-148/MEN/2001
Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Menakertrans
KEP.173/MEN/2000
Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Keputusan Menakertrans
KEP.172/MEN/2000
Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara atau Mendesak
Keputusan Menakertrans
KEP.170/MEN/2000
Pencabutan Kepmenaker No. KEP. 204A/MEN/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Penyimpangan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Kawasan Berikat yang Dikelola oleh PT. (Persero) Kawas
Keputusan Menakertrans
168/MEN/2000
Pencabutan Kepmenaker No. KEP-1897/MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penggunaan Lift Ijin Penggunaan Boiler dan Ijin Kerja Malam Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dalam Bidang P
Keputusan Menakertrans
KEP.167/MEN/2000
Pencabutan Kepmenaker No. KEP-208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Kepala Kantor Wilayah Depparpostel Direksi P
Keputusan Menaker
KEP-196/MEN/1991
Petunjuk Teknis Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Ke Arab Saudi
Se Menakertrans
SE.3/MEN/III/2014
Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
Surat Edaran Menakertrans
SE.04/MEN/VIII/2013
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Surat Edaran Menakertrans
SE. 04/SJ/IV/2010
Penyesuaian Nomenklatur Kop Naskah Dinas Dan Cap Dinas Kementrerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Surat Edaran Menakertrans
SE. 127/MEN/PPTK-PTKDN/IV/2009
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Surat Edaran Menakertrans
SE.358/MEN/SJ-OKP/IX/2008
Pedoman Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Surat Edaran Menakertrans
SE.180/MEN/PPK-SES/VI/2007
Pelaporan Ketenagakerjaandi Perusahaan
Surat Edaran Menakertrans
SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945
Keputusan Dirjen
KEP-97/PPTK/IV/2009
Persyaratan bagi Perusahaan untuk Menjadi Pialang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Keputusan Dirjen
KEP.186/PPTK/VII/2008
Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga Perawat Bayi dan Merawat Orang Tua/Jompo untuk Negara Tujuan Hongkong
Surat Edaran Sekjen
SE.02/SJ/II/2012
Pelaporan Gratisikasi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Surat Edaran Sekjen
SE. 03/SJ/II TAHUN 2010
Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Ini Dia Daftar Peraturan yang Berkaitan Dengan Buruh Migran Rating: 5 Reviewed By: Unknown